Login Form

Pangi Syarwi

"Bersama Membangun Bangsa"

Pengamat Politik Pangi Syarwi: DPR Darurat Legitimasi Dari Rakyat

 

Komplikasi sistem perwakilan (representative democracy), dengan demikian sesungguhnya telah terjadi krisis kepercayaan representasi politik rakyat  yang gawat. Cerita tentang Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini dihiasi serangkaian ironi dan paradoks. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar  “tukang stempel” tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, lembaga tersebut justru sarat kontroversi.

Potret buram DPR periode sebelumnya terjerat korupsi, tersandung skandal seks, rendahnya tingkat kehadiran dan demam studi banding, ternyata masih mendominasi wajah DPR periode 2009-2014. Alih-alih memperbaiki citra, wajah DPR yang 70 persen diisi pendatang baru itu justru semakin memperburuk wajah DPR. Jika integritas (perilaku koruptif), disiplin (tingkat kehadiran), dan empati para wakil rakyat masih dinilai rendah dan belum layak diapresiasi, lalu bagaimana dengan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi esensialnya legislasi, pengawasan, dan penganggaran sebagai anggota parlemen? Siapa paling bertanggung jawab atas wajah buram DPR hari-hari ini?

Penyebab DPR Kinerja Jelek

Menurunnya kinerja anggota DPR 2009-2014, ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa kinerja anggota DPR jelek. Pertamakegagalan partai, merosotnya citra DPR merupakan potret kegagalan parpol. Rendahnya kualitas dan produktivitas DPR merupakan tanggung jawab partai sebab semua anggota DPR diseleksi melalui mekanisme partai. Karena itu, penyimpangan (malafungsi) partai berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas para wakil rakyat.

Kedua,  adalah  persoalan dalam rekruitment kader parpol yang membuat kinerja DPR saat ini menjadi lemah. Contohnya saat ini, sekitar 70 persen anggota DPR itu muda dan baru. Ini tentunya membanggakan, namun disisi lain juga menyebabkan masalah. Kesalahan bukan pada anggota DPR tersebut tapi pada parpol yang tidak memiliki ukuran dalam menentukan calon anggota legislatifnya dalam pemilu yang tentunya berimbas pada kinerja DPR sendiri.akibat rapuhnya sistem perekrutan dan penjaringan calon anggota legislatif (caleg), dampak ketidakjelasan sumber pemasukan keuangan partai, efek disfungsi aspirasi dan artikulasi partai, implikasi dari macetnya fungsi pendidikan politik, serta kekeliruan sistem komunikasi politik partai dalam kampanye.

Ketiga, sedikitnya jumlah aktivis partai dalam komposisi anggota dewan, karena selebihnya di isi oleh kalangan pemilik modal dan pengusaha juga Artis, ditengarai sebagai penyebab menurunnya kinerja DPR RI. Kesalahan sistem politik pengumpulan massa lewat populeritas artis dan kekuatan modal pengusaha, merupakan kesalahan sistem pemilu yang berimbas pada kelemahan potensi politisi.

Keempat, berubahnya sistem pemilu dari nomor  urut menjadi suara terbanyak yang diputuskan oleh MK, mengubah komposisi anggota DPR yang duduk di Senayan, padahal kalau masih tetap dipertahankan nomor urut tentu akan terpilih anggota DPR yang telah teruji rekam jejak dan kridibilitas selama mengabdi di Partai, yang jelas nomor urut 1,2 tentu kader partai yang teruji, namun semuanya berubah dengan suara terbanyak, justru yang terpilih bukan dari kader  terbaik partai  tapi dari pemilik modal karena sistem memungkinkan untuk itu, malasnya mereka rapat membuat kondisi atau citra DPR semakin longsor.

Kelima, banyaknya anggota DPR yang tersandera kasus korupsi, akibat main proyek, profesionalitas DPR meski diperbaiki dengan cara, meski ada Undang-Undang yang mengatur anggota DPR tidak boleh main proyek tapi lebih fokus untuk mengurus rakyat.

Krisis Kepercayaan DPR Longsor

Legitimasi dan kridibilitas anggota DPR 2009-2014 semakin merosot, dan kalau ini dipertahankan dan tidak ada keinginan dari anggota DPR untuk berbenah ini, sangat mengerikan pada pemilu legislatif 2014, tingkat partisipasi rakyat memilih wakilnya akan jauh berkurang, ditambah lagi makin hari kredibilitas anggota DPR semakin dipertanyakan mengingat masyarakat sering disuguhi berbagai berita miring seputar kinerja DPR yang kurang baik.

Kinerja DPR 2009-2014 dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan masih penuh rapor merah. Paling tidak, ada tiga potret masih merahnya rapor dilihat dari aspek fungsi utama parlemen. Pertama,  rendahnya produktivitas dalam menjalankan fungsi legislasi, seperti RUU Jaminan Sosial BPJS yang masuk Program Legislasi Nasional sampai sekarang belum selesai, padahal ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat (Kompas, 05/3/2011).

Kedua, dalam menjalankan fungsi penganggaran, DPR seolah hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kurang berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Hal ini terlihat dari ide kontroversial pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun, dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota (Rp 8,4 triliun), serta rumah aspirasi Rp 200 juta per anggota (Rp 112 miliar dan Rp 3,3 triliun untuk infrastruktur). Ironisnya, semua anggaran itu ditanggung rakyat melalui APBN. Ketiga, fungsi pengawasan seolah hanya jadi alat bagi partai dan DPR bernegosiasi dengan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidaktuntasan kasus Bank Century jadi potret paling terang dari ketidakseriusan DPR. Sudah saatnya anggota DPR untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak penting, kalau tidak krisis kepercayaan terhadap DPR mengerikan sekali. Semoga!!

 

You are here: Home Opini Pengamat Politik Pangi Syarwi: DPR Darurat Legitimasi Dari Rakyat