Login Form

Pangi Syarwi

"Bersama Membangun Bangsa"

Pengamat Politik|Pangi Syarwi:PENGUATAN NATIONS STATE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Saat ini bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitis, social budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang realatif sama.

Proses pembentukan persatuan bangsa dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia telah dipaparkan dalam dimensi sejarah, sebuah jawaban yang sangat panjang atas pertanyaan “apa yang terjadi dengan proses integrasi nasional kita”. Inti historis jawabnya adalah bahwa kita telah membangun suatu bangsa dan mencapai integrasi nasional. Harus diakui bahwa kita masih menyimpan banyak masalah yang harus diselesaikan, dan kita meninggalkan luka yang masih menyakitkan pada diri kita sebagai bangsa yang harus kita sembuhkan.

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan perkembangan kehidupan yang begitu pesat, maka masalah integrasi bangsa tengah menghadapi tantangan yang cukup berat sebab dinamika perkembangan lingkungan strategis telah membawa nuansa baru terhadap kadar interaksi, interelasi dan interdependensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor penyebabnya antara lain adalah bergesernya nilai nasionalisme yang semula lebih berorientasi kepada nilai politik dan geo-politik bergeser menuju nilai ekonomi dan geo-ekonomi[1]. Pergeseran nilai ini dari yang semula berorientasi kepada pentingnya kesatuan persatuan untuk membentuk masyarakat bangsa yang kuat, menjadi berorientasi kepada aksesibilitas profesionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan demi kelangsungan hidupnya. Pada posisi ini, ikatan kepada kadar kesatuan persatuan bangsa, dapat dikalahkan oleh kepentingan yang lebih bersifat pribadi.

Fenomena di atas telah melanda hampir seluruh lapisan masyarakat di mana pun berada nyaris tanpa ada kekuatan yang dapat menghalanginya. Posisi yang paling kritis adalah manakala perubahan tersebut ada pada posisi anomi, yaitu posisi di mana nilai lama, baru saja ditinggalkan, nilai baru belum mapan, sehingga posisi ini merupakan posisi yang paling tidak stabil mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, yang dinamika perubahannya amat besar. Keadaan demikian akan dapat menimbulkan goncangan yang mengganggu kohesi nasional.

Oleh sebab itu apabila berbagai komponen kekuatan bangsa yang dihadapkan pada konflik faktual dapat dihimpun menjadi kekuatan yang sinergi, berinteraksi secara proaktif partisipatif, melalui sharing kepentingan, saling memberi dan menerima, membangun kepercayaan kepada sistem, mau saling mendengarkan, menjalin persaudaraan sejati atas dasar keterbukaan serta membangun komitmen kepada kepentingan nasional. Masing-masing komponen kekuatan bangsa mengadakan reorientasi visi dan sikapnya yang semula lebih berorientasi pada kepentingan kelompoknya menjadi berorientasi kepada kepentingan nasional yaitu kesatuan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yurisdiksi nasional dan pengembangan kehidupan bangsa yang dibangun atas dasar kerjasama saling menguntungkan, maka integrasi bangsa, nasionalisme dan ketahanan nasional Indonesia dapat dipertahankan.[2]

Ancaman terbesar dari “nation state” yaitu bentuk“new social movment”  diskriminasi, terbentuknya kelompok-kelompok baru yang berbasis etnisitas, agama, bahasa. Nilai- nilai lokal tidak bisa untuk dihapuskan, sebab kesetiaan-kesetian yang awal yang dibawa sejak manusia lahir jauh ada sebelum negara bangsa ada, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai lokal, etnisitas, adat istiadat, agama, primordialisme, bahasa diperkuat menjadi identitas nasional, ini memang tidak mudah butuh waktu, kesabaran. Loyalitas kesetiaan nasional pada negara bangsa sangat penting “nation state”.

Nation- state atau negara bangsa  bukan merupakan identitas yang alamiah, tapi melalui proses yang cukup lama, seperti di Amerika Serikat dan Perancis melalui revolusi modernisasi dan industri, nasionalisme merupakan rasionasitas dari kebangsaan. Ketika berbicara nasionalisme, bukan pada level simbol-simbol negara seperti penghormatan kepada bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia raya, dari SD sampai SLTA kita upacara bendera setiap senen.

Namun yang sulitnya adalah menguatkan nilai-nilai nasionalisme menuju nilai-nilai identitas nasional, mempertahankan NKRI dengan nilai-nilai anti kekerasan, toleran, mampu memilihara pluralism, etnosentrisme dan Bhineka Tunggal Ika, karena kita bangsa yang heterogen, keterwakilan dan perlindungan terhadap kaum minoritas menuju bangsa yang “strong nation state” negara yang bermartabat, kuat dan negara berbudaya, Indonesia emas “Political State”.[3]

Primordialisme, ketika negara tidak mampu memeliharanya dengan baik akan berujung kepada gerakan-gerakan seperatisme seperti GAM, RMS, konsekuensinya mengancam NKRI, kenapa ini bisa terjadi? Adalah karena ketidak adilan pembagian sumber daya ekonomi, kemiskinan. Sekedar mencontohkan marginalisasi Menteri di isi oleh orang-orang pusat, pembangunan yang tidak merata, dana perimbangan dari pusat kedaerah“tricle down effect”.

Namun nilai-nilai primordialisme, etnosentrisme tidak bisa dihapus tapi dikembangkan menjadi identitas nasional. Partai punya tugas untuk mempromosikan orang tanpa melihat daerah dan suku, dan menempatkan  untuk keterwakilan kaum minoritas dalam pemerintahan, munculnya partai lokal di Aceh misalnya, menurut penulis tidak salah, dan itu bagian dari demokrasi consensus, untuk kterwakilan minoritas, asumsi partai Aceh berbahaya untuk identitas nasional tidak terbukti,  selama pemerintah mampu memiliharanya dengan baik.

Etnis Tioanghoa, bukti emperis bagaimana negara untuk melindunggi etnis minoritas, sudah masuknya etnis Cina ke parlemen menjadi anggota DPR, membuktikan bahwa negara bisa memelihara pluralism di republik ini, sebab “political equality” kedudukan yang sama dalam politik adalah kemajuan dalam edentitas nasional. Nation state akan kuat ketika diskriminasi semakin berkurang dan sebaliknya.  Pertanyaannya bagaimana peran negara dalam menjaga, memilihara nilai- primordialisme untuk memperkuatnation state?

1.2 Perumusan Masalah

Belakangan ini, Indonesia mengalami goncangan nasionalisme yang menurun terutama nilai-nilai pancasila yang sudah mulai ditinggalkan dan tidak menarik lagi bagi anak bangsa, yang  berpotensi ancaman disintegrasi. Tidak hanya nilai-nilai pancasila yang merosot tajam, tapi pilar-pilar kebangsaan seperti UUD 1945, NKRI, Pancasila yang ikut merosot, terjadinya kekerasan, anti toleran, anti pluralism dan munculnya primordialisme kedaerahan yang tidak terkontrol merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita terlalu berani mengcopy budaya barat, atau nilai-nilai yang diajarkan dibarat, melupakan pancasila padahal pancasila merupakan nilai-nilai local yang terlalu kaya untuk diabaikan, padahal barat ingin belajar dengan pancasila yang telah mempertahankan NKRI sampai sekarang, kasus poso, konflik  Ambon, Aceh, Papua bangsa kita ternyata mampu melewati masa-masa sulit dengan baik.                               

Goncangan yang mengganggu kohesi nasional pada hakikatnya bersumber pada konflik sosial yang berlatar belakang perbedaan kepentingan baik vertikal maupun horizontal pada dimensi politik, ekonomi, budaya dan kewilayahan yang pada akhir-akhir ini semakin mengemuka seiring dengan marakmya euphoria reformasi. Konflik sosial yang cukup memprihatinkan ditinjau dari perspektif nasionalisme antara lain konflik SARA atau konflik kewilayahan yang pada ujungnya potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Konflik sosial ini harus dikendalikan oleh seluruh komponen kekuatan bangsa atas dasar kesadaran bersama bahwa kesatuan persatuan bangsa yang selama ini dipertahankan merupakan modal utama dalam memperkokoh ketahanan nasional Indonesia.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam makalah ini adalah bagaimana menguatkan kembali nasionalisme (Pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) untuk menjaga integrasi nasional?

1.3 Kerangka Teori

  • Integrasi Nasional

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki perbedaan baik etnisitas, social dan budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi bangsa nation terutama karena pengalaman sejarah dan politik  yang relatif sama. Selanjutnya dalam menjalani proses pembentukan suatu bangsa  berbagai suku bangsa, sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu semua masyarakat politik yang dibayangkan  akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas serta memiliki kekuasaan memerintah. Dalam tataran integrasi politik  terdapat dimensi vertical yang menyangkut hubungan elit dengan massa.

Integrasi yang dimaksud disini merujuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya maupun politik suatu bangsa, yang membangun kesetiaan lebih besar yang bersifat nasional[4] . Dengan demikian, istilah integrasi merujuk pada upaya pembangunan atau otoritas atau kewenangan nasional; penyatuan pemerintah dengan yang diperintah, konsensus tentang nilai-nilai kolektif dan juga terkait dengan kesadaran anggota masyarakat untuk memperkokoh ikatan antara mereka.

Menurut Claude Ake, integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua pokok permasalahan, pertama bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh negara. Kedua bagaimaana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur prilaku anggota masyarakat, konsensus ini berkembang tumbuh diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.[5]

Dari dua pengertian diatas pada hakikatnya integrasi merupakan upaya politik  kekuasaan untuk menyatukan semua unsur-unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan  kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur dalam masyarakat majemuk. Proses integrasi disebabkan oleh persamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengangu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan pemimpin, hegomonitas social budaya serta agama dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan pembangunan. Nazaruddin  berpendapat istilah integrasi nasional merujuk kepada  seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang sejak awal anti kolonialisme dan anti imperialisme. Pembentukan Indonesia sebagai nation selain faktor kesamaan geografis, bahasa, kohesifitas ekonomi, dan yang paling pokok adalah make up psikologis sebagai bangsa terjajah, Tirto Adhi Suryo adalah bangsawan jawa pelopor pembentuk kesadaran nasionalisme tersebut. Lewat kecakapannya sebagai primbumi terdidik, lahir organisasi modern pertama; Serikat Priayi(SP). Organisasi ini tidak berumur panjang, dan tidak pernah kelihatan memimpin kesadaran politik anti penjajah karena di dalamnya tergabung kaum priayi Jawa yang masih memegang teguh status kepriayiannya. Namun organisasi ini telah menjadi media pertama kali secara struktur kaum pribumi mendiskusikan embrio sebuah Nation.

Kita masih mengingat bagaimana peranan tulisan telah menentukan proses gerak sejarah bangsa termasuk pembentukan nation, karena tampa tulisan maka betapa sulitnya menyatukan nusantara yang Terdapat lebih dari tigaratus etnik berbeda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri, dan lebih dari duaratus limapuluh bahasa berbeda yang diucapkan di kepulauan (archipelago) Indonesia.

Terobosan nasionalisme yang semakin jelas titik terangnya sebagai media pembentuk kesadaran sebagai sebuah bangsa adalah tulisan Soekarno dalam pengadilan Belanda yang berjudul "Indonesia Menggugat". Artikel ini menguraikan dengan jelas dampak buruk dari praktek kolonialisme terhadap kehidupan rakyat indonesia, dan menguras kekayaan alam indonesia. Ada seruan untuk membangun persatuan nasional untuk melawan penjajah, dan mobilisasi-mobilisasi umum untuk melawan kesewenang-wenangan penjajah. Gagasan nasional ini semakin menemukan akar persatuannya tanpa dipaksakan dengan penyelenggaraan sumpah pemuda pada tahun 1928 yang melibatkan pemuda-pemudi, mahasiswa,dan pelajar dari semua kepulauan.[6]

Nasionalisme Indonesia yang dirintis oleh Tirto Adhisuryo, di kuatkan oleh soekarno, dan disebarkan dan di budayakan secara massif oleh organisasi sosial dan partai politik sejak 1920-an hingga 1960-an diinterupsi dan dihancurkan sampai berkeping-keping oleh kontra-revolusi tahun 1965. Soekarno berhasil mengarahkan pemimpin lokal/kepulauan untuk menerima persatuan nasional dengan jalan damai dan kesadaran sejati untuk melawan penjajahan belanda dan ancaman neo-kolonialisme. Lihat saja, bagaimana orang Ajteh (yang sekarang membentuk Gerakan Aceh Merdeka) mau mengumpulkan emas dan kekayaan mereka untuk membeli sebuah pesawat pertama indonesia. Dalam membangun internasionalismenya, Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi setara dan tidak ada eksploitasi dengan mengajak negara-negara Asia-Afrika, menolak kerjasama dengan blok imperialis dan lembaga bantuan moneternya karena cenderung ingin merampok negara miskin-baru merdeka.

Namun, naiknya rejim orde baru telah meluluhlantakkan bangunan nasionalisme sejati tersebut. Soeharto langsung membuka pintu ekonomi indonesia seluas-luasnya bagi kemakmuran korporasi dan negara-negara imperialis. Selama 32 tahun, soeharto telah sukses menjadikan indonesia betul-betul bangsa kuli, yang tunduk dan membebek pada tuntutan dan kehendak pemilik modal. Soeharto menghilangkan gagasan nasionalisme soekarno dan hanya mencomot istilahnya saja sedangkan dalam praktek sungguh sangat berbeda. Nasionalisme soeharto adalah Nasionalisme chauvinis, yang mengukuhkan kediktatoran militer terhadap kekuatan sipil. Dengan menggunakan tameng stabilitas politik guna menopang stabilitas ekonomi sebenarnya soeharto sedang mengibuli rakyat; silahkan rakyat diam, jangan menuntut macam-macam agar tidak mengganggu stabilitas perampokan oleh kroni soeharto.

Dokrin stabilitas politik dan faham nasionalisme integralistik menjadi faham Orde baru untuk menumpas semua kekuatan oposisi dan perlawanan lokal dengan istilah separatisme. Faham negara integralistik adalah faham yang diperkenalkan oleh Mr. Soepomo untuk menjelaskan konsep nasionalisme indonesia yang diambil dari tradisi kuno masyarakat Jawa. Faham integralistik ini mengandaikan bangsa indonesia ini sebagai satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam adat masyarakat tradisional jawa, Ayah adalah kepala keluarga, sedangkan Ibu yang mengurusi domestiknya, dan anak harus patuh pada kedua orang tuanya.[7]

Gerakan Aceh Merdeka(GAM), Organisasi Papua Merdeka(OPM), dan Republik Maluku Selatan(RMS), ataupun Organisasi Tampa Bentuk(OTB), Gerakan Pengacau Keamanan(GPK) adalah label-label makna/discourse yang dibangun orde baru untuk menghilangkan ruang bagi kemunculan oposisi.  Nasionalisme orde baru sekedar di tafsirkan untuk stabilitas kekuasaan, dan untuk itu orde baru telah menghalalkan jalan kekerasan militer. Berbagai rentetan pelanggaran HAM di masa Orde Baru adalah bukti nyata bagaimana orde baru gagal meraih dukungan dari mayoritas rakyat, dan kepulauan ini untuk menegakkan kekuasaannya. 

2.2 Pemahaman Pancasila Merosot

Belakangan ini, sebagai bangsa, kita merasa prihatin dengan merosotnya semangat nasionalisme dan pengetahuan tentang kewarganegaraan, terutama di kalangan generasi muda. Survei dari Pusat Studi Pancasila menyebutkan bahwa mapel pendidikan kewarganegaraan (PKn) seolah-olah hanya pelengkap kurikulum, dan tidak dipelajari serius oleh peserta didik. Pelajar dan guru hanya mengejar mata pelajaran-mata pelajaran yang menentukan kelulusan. Temuan ini menegaskan hasil survei lembaga-lembaga lain pada tahun 2006-2007, yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam.

Tidak hanya nilai-nilai pancasila yang merosot tajam, tapi pilar-pilar kebangsaan seperti UUD 1945, NKRI, Pancasila yang ikut merosot, terjadinya kekerasan, anti toleran, anti pluralism dan munculnya primordialisme kedaerahan yang tidak terkontrol merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita terlalu berani mengcopy budaya barat, atau nilai-nilai yang diajarkan dibarat, melupakan pancasila padahal pancasila merupakan nilai-nilai local yang terlalu kaya untuk diabaikan, padahal barat ingin belajar dengan pancasila yang telah mempertahankan NKRI sampai sekarang, kasus poso, konflik  Ambon, Aceh, Papua bangsa kita ternyata mampu melewati masa-masa sulit dengan baik. Tidak bisa dipungkiri banyak para pengamat luar atau asing yang sudah memprediksi Indonesia nasibnya akan sama dengan Unisoviat dan Yogoslavia, sebagai negara gagal, tapi sampai sekarang Indonesia masih tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Sejak reformasi masyarakat memang mengalami perubahan radikal, yang menghantarkan bangsa pada dunia baru yang sama sekali lain: terbuka dan liberal, di tengah arus yang disebut globalisasi. Masalahnya globalisasi bukan hanya mengubah selera dan gaya hidup bangsa menjadi sama dengan bangsa lain melainkan juga menyatukan orientasi dan budaya menuju satu budaya dunia (world culture). 

Dalam diplomasi internasional pun kini muncul mikrodiplomasi. Semua perkembangan ini menegaskan bahwa negara bukan lagi satu-satunya entitas yang memungkinkan hubungan antarbangsa dapat terjadi. Hubungan itu menjadi kian terbuka. Kelompok masyarakat, bahkan individupun, dapat melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana nasib nasionalisme? 

Hari ini kita merasakan ada terjadi pergeseran nilai-nilai, menyaksikan tanda-tanda nasionalisme negara sedang digantikan oleh nasionalisme baru, yang bercorak massa. Nasionalisme ini lebih subtil karena setiap individu berperan sebagai penafsirnya. Pada nasionalisme negara, aktor yang berperan sebagai penafsir adalah negara itu sendiri karena orientasinya adalah kekuasaan. Semangatnya pun terus dijaga melalui lagu-lagu kebangsaan yang diperdengarkan setiap jam di radio dan televisi sehingga ekspresinya lebih heroik.

Basis nasionalisme ala massa bukan pada mitos tentang ancaman, utopia, atau kedigdayaan masa lalu, yang dapat mengobarkan patriotisme dan heroisme, melainkan pada sesuatu yang lebih dekat, konkret, dan memiliki makna pragmatis sebagai identitas diri, yakni bangsa. Singkatnya, konstruksinya mengalami penyederhanaan, tidak lagi bersifat romantis dan hegemonik seperti dulu tapi cenderung praktis, terbuka dan mengandung etos menuju harmoni. Ekspresinya tidak meluap-luap namun cenderung rasional. 

Nasionalisme adalah sebuah kesadaran yang tidak akan hilang sepanjang nation state ada mengingat  hubungan di antara keduanya ibarat tulang dan daging. Globalisasi memang merelatifkan batas antarnegara, mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, dan menyatukan orientasi dan budaya mereka menujn satu budaya dunia (world culture). Namun itu sama sekali tidak akan menghilangkan nation state.[8]

Masyarakat itu terus berkembang dan berubah, demikian pula bangsa. Panta rhei, demikian kata Heraclius. Globalisasi adalah bentuk dari perkembangan dan perubahan itu dan kita tidak perlu memandangnya sebagai horor yang membahayakan, terutama terkait kohesivitas dan keutuhan bangsa.  Sejak reformasi, kredibilitas Pancasila merosot tajam. Bahkan perannya jatuh sebagai sekadar azimat politik. Hal ini karena adanya asosiasi-asosiasi negatif terkait penerapannya pada masa lalu. Padahal sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral secara fundamental merupakan kerangka kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan yang inklusif, sebab di dalamnya memiliki komitmen kuat terhadap pluralisme dan toleransi. 

Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri atas 400 lebih kelompok etnis dan bahasa, tersebar dalam 3.000 dari 17.504 pulau, 177 juta orang beragama Islam dengan berbagai alirannya, 23 juta penganut agama resmi lainnya, dan sekitar 0,5 juta penganut agama lokal.  Perlu digarisbawahi, ancaman laten yang paling membahayakan bangsa ini adalah disintegrasi sosio-kultural. Peningkatan gejala provinsialisme setelah reformasi yang tumpang-tindih dengan sentimen etnisitas, adalah bara api yang dapat membakar disintegrasi sosio-kultural. Bila itu hal itu terjadi akan mengancam disintegrasi politik, selanjutnya disintegrasi bangsa. 

2.3 Mengembalikan Integrasi Nasional

Persatuan dan kesatuan terasa begitu sangat indah. Dilihat dari kata-katanya saja kita bisa membayangkan kehidupan di dalamnya akan sangat penuh dengan kebahagian, ketenangan dan saling bersatu. Inilah yang selalu di dambakan dan diimpikan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Integrasi nasional yang dimaksud disini adalah kesatuan dan persatuan negara. Melihat keadaan dan kondisi dari Indonesia dewasa ini, integrasi nasional tidak bisa diwujudkan dengan mudah atau seperti membalikkan telapak tangan, ini semua disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.[9]

Dilihat dari sejarah Indonesia, sebelum atau pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia sangat bersatu baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam mempertahankan identitas nasionalnya. Sumpah pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia mencerminkan bahwa persatuan dan kesatuan itu merupakan suatu tujuan mutlak untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akhirnya tercapai yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. setelah kemerdekaan dikumandangkan keseluruh pelosok Indonesia, disusunlah UUD Negara dan Dasar Negara, dimana di dalamnya dicantumkan dengan jelas kata-kata persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan tersebut memang terwujud karena pada saat itu persatuan dan kesatuan itu memang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Melihat Indonesia sekarang ini, akan timbul sebuah pertanyaan besar, apakah masih ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sekarang ini?. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh diri kita masing-masing, apakah kita benar telah melaksanakan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Menurut pengamatan yang saya lihat di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia sekarang ini, rasa persatuan dan kesatuan Indonesia bisa dikatakan tidak ada, kita lebih mementingkan kepentingan individu dari pada kepentingan bersama sebagai wujud bahwa kita negara yang benar-benar bersatu.

Contohnya bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak ada dapat kita lihat di dalam masyarakat. Paratai-partai politik yang terdapat di Indonesia sangatlah banyak, partai-partai itu saling berebut untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi dengan cara apapun, dari sini bisa memicu suatu perkelahian massa yang sangat banyak. Misalnya satu partai melaksanakan kampanye disuatu daerah, kemudian di daerah tersebut pendukung partai ini bisa dikatakan hanya sepertiga dari masyarakat di daerah itu, maka bila ada pendukung partai itu melakukan suatu kegiatan yang dipandang oleh masyarakat sangat tidak menyenangkan maka akan terjadi perkelahian massa yang akan menimbulkan korban.

Tidak hanya itu saja sifat kedaerahan yang kita anut juga sebenarnya adalah penyebab dari tidak terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa di dalam diri kita. Kita hanya selalu membanggakan daerah kita masing-masing, selalu hanya membela daerah kita apabila ada masalah, tapi apabila negara kita dalam masalah kita hanya bisa mengatakan bahwa itu urusan pemerintah, ini yang salah pada diri kita, urusan negara bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia.

Hilangkanlah rasa kedaerahan yang sangat melekat dalam diri kita, jangan hanya kita berbangga menjadi penduduk suatu daerah tetapi berbanggalah bahwa kita adalah bangsa Indonesia, janganlah masalah bangsa Indonesia kita tumpahkan hanya kepada pemerintah tetapi pikullah masalah itu dan jadikan sebagai masalah kita bersama, karena dengan bersama kita bisa menyelesaikannya.

Kebersamaan yang kita bangun dan rasa nasionalisme yang kita junjung tinggi dalam diri kita masing-masing, ini merupakan suatu jalan untuk mengembalikan integrasi nasional kita dan memajukan Indonesia itu sendiri. Dengan kemajuan bagi Indonesia maka kita sebagai masyarakat yang hidup di dalam negara Indoneisa ini juga akan menjadi masyarakat yang maju dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang utuh.

2.4 Cara Memperkuat Nasionalisme

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia sebagai upaya menghindari disintegrasi bangsa, sehingga sila Persatuan Indonesia dapat diwujudkan. Tiga cara tersebut, yakni melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus menerus. Kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketiga, menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sosialisasi nasionalisme Indonesia, kata dia, merupakan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warga negara, terutama bagi generasi muda. "Penanaman nilai-nilai dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai perjuangan kemerdekaan, sejarah tokoh-tokoh nasional dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan,". Sarana yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, bisa melalui keluarga, sekolah, media massa, instansi pemerintah dan spanduk/poster. Kecuali itu, kegagalan pembangunan ekonomi merupakan sumber frustrasi sejumlah suku bangsa yang mendorong mereka keluar dari negara yang ada dan berupaya membentuk negara sendiri.[10]

Dukungan menyukseskan pembangunan ekonomi dan kemampuan pemerintah untuk bekerja dengan baik sangat penting guna memperkuat rasa nasionalisme. Karena itu, sudah menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa bagi penguatan integrasi nasional dan pemerintah pada posisi sebagai ujung tombaknya.

2.5 Proses Integrasi Bangsa lndonesia

Jika kita mendengar atau membaca istilah Integrasi, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kesatuan, atau persatuan. Banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang Integrasi. Menurut Hendropuspito OC dalam bukunya “Sosiologi Sistematik” istilah integrasi berasal dari kata latin integrare yang berarti memberikan tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata tersebut menurunkan kata integritas yang berarti keutuhan atau kebulatan dan integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara umum integrasi diartikan sebagai pernyataan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi. Kata integrasi berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa, karena suatu bangsa terdiri dari berbagai unsur seperti suku/etnis, ras, tradisi, kepercayaan dan sebagainya,yang beranekaragam. Untuk itu integrasi suatu bangsa terjadi karena adanya perpaduan dari berbagai unsur tersebut, sehingga terwujud kesatuan wilayah, kesatuan politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang membentuk jatidiri bangsa tersebut. [11]

Integrasi bangsa tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan suatu proses perjalanan waktu yang panjang yang harus diawali adanya kebersamaan dalam kehidupan. Kebersamaan tersebut memiliki arti yang luas yaitu kebersamaan hidup, kebersamaan pola pikir, kebersamaan tujuan dan kebersamaan kepentingan.

Dengan demikian integrasi suatu bangsa dilandasi oleh cita-cita dan tujuan yang sama, adanya saling pendekatan dan kesadaran untuk bertoleransi dan saling menghormati. Demikian pula untuk integrasi bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki keanekaragaman budaya. Maka sangat memerlukan proses integrasi, karena dampak dari kemajemukan ini sangat potensial terjadinya konflik/ pertentangan. Kecenderungan terjadinya konflik di Indonesia sangatlah besar, untuk itu hendaknya setiap warga masyarakat di Indonesia harus menyadari dan mempunyai cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia.  

Cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia adalah sederhana tetapi agung yaitu suatu masyarakat dimana semua golongan dapat hidup rukun. Mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur. Perlu juga disadari bahwa mengejar cita-cita yang demikian tidaklah mudah, bukan merupakan proses yang sekali jadi, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk mencapainya bukan hanya merupakan tugas orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu tetapi merupakan tugas seluruh nation/bangsa yang memiliki solidaritas terhadap kebangsaan Indonesia.

Dalam mengupayakan, memperjuangkan cita-cita yang luhur tersebut diperlukan pemahaman kondisi, dalam kenyataan pemahaman dari segi-segi budaya dan akhirnya kebijaksanaan yang didasarkan atas kearifan dan perhitungan sebagai integrasi dapat terwujud.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Memudarnya rasa kebanggaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat  primordialisme pascakrisis. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar  anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (contract social) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah  kerap hanya menjadi retorika kosong.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya dinamika perkembangan lingkungan strategis telah membawa nuansa baru dalam kelangsungan hidup nation state dimana terjadinya pergeseran nilai nasionalisme yang semula berorientasi pada nilai politik dan geo politik menjadi berorientasi pada nilai ekonomi. Pergeseran dari nilai nasionalisme dari pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa menjadi cenderung pada aksebilitas profesionalisme dalam pengkatan kesejahteraan dan keamanan, sehingga tingkat integrasi bangsa dalam konteks kepentingan nasional dapat dikalahkan oleh kepentingan yang bersifat individual.

Integrasi nasional pada negara bangsa yang kompleks sangat ditentukan oleh faktor loyalitas rakyat terhadap bangsanya dalam bentuk loyalitas vertikal terhadap pemerintah dan loyalitas horizotal dari kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Tingkat loyalitas masyarakat tersebut akan menentukan kekuatan nasionalisme dan selanjutnya akan menciptakan integrasi nasional yang mantap. Oleh karena itu dalam masyarakat bangsa yang heterogen atau pluralistik dan dalam rangka mencapai kelangsungan dan kehidupan nation state perlu adanya upaya utuk tetap memelihara integrasi nasional.

Dalam rangka memelihara integrasi nasional dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan di Indonesia saat ini dan prediksi perkembangannya ke masa depan dapat direkomendasikan beberapa pilihan kebijakan nasional seperti mengembangkan rekonsiliasi nasional melalui pembinaan kehidupan masyarakat atas dasar kedewasaan dan pendewasaan kultur sosial dalam memelihara integrasi nasional, mengembangkan rekonsiliasi nasional melalui pembinaan kehidupan masyarakat atas dasar penegakan supremasi hukum dan mengembangkan rekonsiliasi nasional melalui pembinaan kehidupan masyarakat atas dasar desentralisasi kekuasaan dalam rangka memelihara integrasi nasional.

Maka perlu kemudian untuk memperkuat pilar pilar kebangsaan untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai filter terhadap primordialisme yang berlebihan yang tidak dapat dipelihara menjadi kesetiaan nasionalisme, menguatnya integrasi akibat menurunnya nasionalisme. Maka perlu kemudian untuk memperkuat nilai-nilai pancasila yang sudah lama nilai-nilai ini ditinggalkan, yang diangap selama ini kuno,  dan percaya dengan sistem barat, padahal negara Barat ingin banyak belajar dengan pancasila yang sampai hari ini mampu mempertahankan NKRI, padahal Indonesia adalah negara pluralism yang paling unik di dunia.

 Nilai-nilai pancasila yang merosot tajam, tapi pilar-pilar kebangsaan seperti UUD 1945, NKRI, Pancasila yang ikut merosot, terjadinya kekerasan, anti toleran, anti pluralism dan munculnya primordialisme kedaerahan yang tidak terkontrol merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita terlalu berani mengcopy budaya barat, atau nilai-nilai yang diajarkan dibarat, melupakan pancasila padahal pancasila merupakan nilai-nilai local yang terlalu kaya untuk diabaikan, padahal barat ingin belajar dengan pancasila yang telah mempertahankan NKRI sampai sekarang, kasus poso, konflik  Ambon, Aceh, Papua bangsa kita ternyata mampu melewati masa-masa sulit dengan baik. Tidak bisa dipungkiri banyak para pengamat luar atau asing yang sudah memprediksi Indonesia nasibnya akan sama dengan Unisoviat dan Yogoslavia, sebagai negara gagal, tapi sampai sekarang Indonesia masih tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Namun yang jelas, penulis berusaha memaparkan solusi dari permasalahan integrasi nasional, yaitu: masalah pertama adalah membangun kembali integrasi vertikal antara pusat dan daerah, antara elite dan massa yang mengalami distorsi. Kedua membangun integrasi horizontal dibidang social budaya. Semoga Republik Indonesia ini bisa selamat dari disintegrasi atau negara gagal, pilar-pilar kebangsaan pancasila, UUD1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika akan senantiasa menjaga dan memelihara Republik ini sampai akhir zaman.

PANGI SYARWI

Penulis adalah Mahasiswa Master Political Science University of Indonesia dan Penerima Beasiswa Unggulan Kemendiknas RI

You are here: Home Makalah Pengamat Politik|Pangi Syarwi:PENGUATAN NATIONS STATE